Kasus dugaan peledakan bom rakitan yang dilakukan seorang siswa di MAN 3 Kota Padang memunculkan pertanyaan. Mengapa aksi teror atau kekerasan di lingkungan sekolah belakangan semakin sering terjadi?

Guru Besar Sosiologi Universitas Negeri Padang (UNP), Erianjoni, menilai peristiwa tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan individu semata. Menurut dia, munculnya berbagai aksi kekerasan di kalangan pelajar merupakan gejala lingkungan sosial yang sedang tidak sehat.

"Ini sudah menjadi persoalan lingkungan sosial yang tidak sehat. Keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial sebagai tiga pilar pendidikan karakter berjalan tidak seimbang," kata Erianjoni kepada Kompas.com, Rabu (15/07/2026).

Pernyataan itu disampaikan menyusul kasus seorang siswa berinisial R yang diduga membawa empat bom rakitan ke MAN 3 Kota Padang.

Satu bom sempat meledak di depan ruang kelas XII IPS 7 saat jam istirahat. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Polisi masih mendalami motif pelaku, termasuk pengakuannya yang merasa menjadi korban perundungan.

Menurut Erianjoni, kekerasan di sekolah lahir dari akumulasi berbagai persoalan.

Ia menilai keluarga mulai kehilangan fungsi pengawasan, sekolah belum optimal membangun pendidikan karakter, sedangkan media sosial memberi ruang sangat luas bagi remaja mengakses berbagai konten negatif.

"Media sosial sudah terlalu kebablasan. Semua hal ada di sana. Bahkan cara merakit bom juga bisa dipelajari. Cara menyakiti diri sendiri juga ada," ujarnya.

Selain itu, media sosial juga menjadi ruang pembentukan kelompok eksklusif di kalangan remaja.

Menurut dia, budaya pamer di media sosial memperkuat keinginan remaja membentuk kelompok, mencari pengakuan, hingga melakukan kekerasan.

Ia mencontohkan fenomena tawuran pelajar di Kota Padang yang sempat marak dipublikasikan melalui media sosial.

"Kita pernah melihat tawuran dipamerkan di media sosial. Ketika polisi membatasi aktivitas media sosial kelompok tawuran, kasusnya ikut menurun," katanya.

Erianjoni menilai penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya dengan penegakan hukum.

Pemerintah, menurut dia, juga perlu menyediakan lebih banyak ruang publik bagi remaja untuk menyalurkan energi mereka melalui kegiatan positif.

"Sekarang anak-anak hampir tidak punya ruang bermain. Lapangan minim, fasilitas olahraga terbatas, bahkan menggunakan fasilitas umum harus membayar. Energi mereka akhirnya disalurkan ke hal-hal negatif," ujarnya.

Ia juga meminta sekolah menerapkan aturan yang tegas terhadap praktik perundungan agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.